Pada tanggal 12 Oktober 2023, Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, mengatakan bahwa TikTok belum melakukan cukup banyak tindakan untuk membatasi konten yang merugikan atau menyesatkan di negara tersebut ¹. Selain itu, aplikasi video pendek ini juga dituduh tidak mematuhi beberapa undang-undang lokal yang tidak dijelaskan secara rinci ¹. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data pengguna TikTok di Malaysia.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance, telah menjadi sorotan di Asia Tenggara akhir-akhir ini. Pemerintah Indonesia baru-baru ini menghentikan transaksi pada platform tersebut setelah pelarangan perdagangan e-commerce di media sosial dan Vietnam sedang menyelidiki aplikasi tersebut karena konten “beracun” ¹.

Menteri Fahmi menekankan perlunya TikTok untuk mengatasi masalah distribusi konten dan iklan ¹. Dia mengatakan bahwa TikTok telah menjamin akan bekerja sama dengan pemerintah dan kekurangan mereka disebabkan oleh tidak adanya perwakilan di Malaysia saat ini ¹. Namun, pernyataan ini belum cukup meyakinkan pihak berwenang.

Ketidakpatuhan TikTok terhadap undang-undang lokal dan kurangnya tindakan untuk membatasi konten yang merugikan atau menyesatkan dapat membahayakan privasi dan keamanan data pengguna. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia harus memastikan bahwa TikTok mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku untuk melindungi kepentingan pengguna.

Sumber:

1. The Straits Times